Untuk Mengatasi Persoalan Migran Indonesia Terapkan ‘Triple Win’

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran. Sebagai bentuk dukungan, Indonesia telah menerapkan kebijakan ‘triple win’ dalam menyelesaikan persoalan migran.

Untuk Mengatasi Persoalan Migran Indonesia Terapkan 'Triple Win'

Bamsoet mengangkat persoalan migran saat berpidato di acara Pertemuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU), di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Ia prihatin permasalahan migrasi serta pengungsi masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia.

“Banyak negara di dunia yang belum mampu menyelesaikan masalah migrasi sendiri,” kata Bamsoet, melalui surat elektronik.

Ia memaparkan, laporan Migrasi Internasional pada 2017 menyebutkan setaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran.

“Sudah puluhan tahun migrasi dalam skala besar, terutama yang disebabkan oleh konflik bersenjata serta kekerasan. Ini menjadi tantangan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia,” kata dia.

“Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama dicarikan jalan keluar terbaik.”

Di hadapan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara yang hadir, Bamsoet menerangkan Indonesia, meski bukan bagian dari negara yang menkamutangani Konvensi Pengungsi 1951, telah mengadopsi konvensi itu melalui Unsertag-Unsertag Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat penempatan serta perlindungan pekerja migran serta menyediakan lkamusan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan ‘triple win’ dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima serta migran,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini menggambarkan bukti komitmen Indonesia, yakni menampung sebanyak 14.000 pengungsi serta pencari suaka atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Hal ini mencerminkan komitmen serta kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi serta pengungsi. Sebagai negara transit kami juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) serta IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) dalam menyediakan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sesertag menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga,” katanya.

Di kancah internasional, lanjut Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. “Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk serta manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan serta perdamaian global.”

Menjadi pionir

Ia melanjutkan, Indonesia telah tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan serta transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya. Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.

“Ini merupakan realisasi konkret dari kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada awal 2018 serta pimpinan DPR pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, serta Afghanistan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif serta bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler serta ireguler. Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

“Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. sebab itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration (GCM) serta Global Compact for Refugees (GCR) yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan,” paparnya.

Delegasi Indonesia di acara IPU, di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Foto: Dok

Ia optimistis GCM serta GCR mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi serta migrasi. Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global serta tak ada seorang pun yang tertinggal.

“Kami percaya IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM serta GCR yang dapat lebih mengakomodiasi kepentingan negara pengirim, negara penerima, serta migran secara proporsional. Kami juga berharap agar sisertag-sisertag IPU tak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian serta kesejahteraan masyarakat.”

“sebab, itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi serta kerja nyata,” imbuhnya.

Sisertag ke-138 IPU dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron serta Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong serta dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara. Di pertemuan ini Indonesia diwakili 12 anggota delegasi serta 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Selain Pimpinan serta anggota Baserta Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, serta Budisatrio Djiwandono; juga turut ikut dalam rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon serta Fahri Hamzah; serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa, serta Johnny Plate.

Pertemuan rutin ini dimanfaatkan Bamsoet untuk menyampaikan unsertagan kepada seluruh anggota delegasi IPU agar menghadiri Forum kedua Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All) yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018.

“Forum ini merupakan satu-satunya forum antarparlemen yang mengangkat isu pembangunan berkelanjutan secara spesifik,” kata Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *